DPR Anggap Gugatan DPD Hal Biasa Rencana DPD

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memastikan akan mngejukan judicial review (uji materi) terhadap Pasal 14 Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasalnya, RUU yang oleh DPR dan pemerintah telah disetujui untuk disahkan pada Senin (3/8) lalu itu dianggap memangkas jatah DPD untuk menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 14 RUU Susduk mengatur soal pimpinan MPR yang terdiri dari 1 orang Ketua MPR ditambah dengan 4 Wakil. DPD mempseroalkan pasal tersebut karena adanya penegasan bahwa 1 orang Ketua MPR tersebut harus berasal dari DPR, sementara 4 Wakil Ketua MPR masing-masing berasal dari DPD 2 orang dan DPR 2 orang.(ara/jpnn)