DPR Anggap Kritik SBY soal Tax Amnesty Politis
jpnn.com - jpnn.com - Kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap tidak tepat sasaran dinilai politis.
"Tidak (berdasar). Itu hanya pernyataan politis seolah-olah program yang dicanangkan Presiden Jokowi itu tidak berhasil," terang Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng kepada JawaPos.com, Rabu (8/2).
Faktanya, kata dia, tax amnesty yang dilakukan pemerintah Indonesia paling tinggi penerimaannya dibandingkan dengan negara lain.
Karena itu, dia juga sepakat bahwa kritik SBY tersebut hanya karena tensi politik.
Menurutnya, rakyat tidak merasa dikejar-kejar dengan tax amnesty seperti yang disebutkan SBY.
Repatriasi dana melalui tax amnesty ini tidak dipaksakan. Itu merupakan hak dari warga negara.
Mekeng mengatakan, wajib pajak yang tak mengembalikan uang ke Indonesia disebabkan banyak faktor.
Misalnya, bank di Indonesia hanya bisa memberikan jaminan dana yang disimpan senilai Rp 2 miliar saja
Kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap tidak tepat sasaran dinilai
- Tak Pernah Menikmati Pendapatan, tetapi EMA Tanggung Beban Pajak yang Tidak Logis
- Malam Pertama
- Penjelasan Inul Daratista soal Denda Pajak Rp 450 Juta, Oh Ternyata
- Pendapatan Pajak di Jakarta Capai Rp 44,46 Triliun pada 2024
- Patuhi Aturan Pajak Terbaru, INDODAX Berharap Kripto Dikecualikan dari PPN
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen