DPR Anggap Polri Punya Konflik Kepentingan

JAKARTA - Mabes Polri memiliki alasan tersendiri untuk tidak melepaskan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, untuk mendapat perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Namun, alasan Mabes Polri itu justru menjadi bumerang. Panja penegakan hukum Komisi III DPR menilai penahanan Susno dari LPSK sarat dengan konflik kepentingan.

Hal itu terekam dalam rapat kerja panja penegakan hukum yang mengundang LPSK dan Polri di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/6). Anggota Panja Dewi Asmara menanyakan alasan penolakan tim independen Polri untuk menyerahkan Susno kepada LPSK. "Yang dilakukan Susno adalah partisipasi publik. Sebagai Whistleblower, harus dilindungi, karena laporannya benar dan menyeret penegak hukum lain," kata Dewi.

Menurut Dewi, Polri nampaknya terlalu mencampuradukkan laporan yang disampaikan Susno, dengan kasus-kasus yang dialamatkan kepadanya. Sejumlah kasus, diantaranya kasus Arwana dan kasus saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, justru menenggelamkan sikap Susno yang mengungkap mafia pajak dan hukum. "Yang bersangkutan masih punya hak, dia harus dilindungi sebagai saksi kasus mafia pajak," sorotnya.

Seharusnya, kata Dewi, sebagai institusi penegak hukum, Polri tidak memilah-milah hukum sesuai dengan kepentingannya. Panja mempersilakan kewenangan Polri untuk mempersangkakan kasus kepada Susno. "Tapi, jangan konflik internal mengorbankan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat (Susno) yg dilakukan," jelasnya.