DPR Anggap Usulan Komnas Pengendalian Tembakau Terlambat
![DPR Anggap Usulan Komnas Pengendalian Tembakau Terlambat](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20160721_174953/174953_498745_Firman_Soebagyo.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan pertemuannya dengan Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau, tidak akan mengubah RUU Pertembakauan menjadi RUU Pengendalian Tembakau.
Sebab, menurut Firman, RUU Pertembakauan tidak untuk mengendalikan, tapi mengatur hulu dan hilirnya agar kesejahteraan petani tembakau tidak diabaikan.
"Kalau pengendalian, kan melarang semua. Justru yang kita atur itu berbagai kerawanan impor tembakau yang berlebihan," kata Firman di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (20/7).
Kalau impor tembakau dibebaskan lanjutnya, akan muncul fenomena ini boleh mengimpor dan ini tidak boleh.
"Jadi sudah kita kaji dengan tenaga ahli kita secara maksimal, hasil hari ini kita bahas lagi, nanti kita sempurnakan setelah berkunjung ke para petani tembakau," tegasnya.
Dalam pertemuan dengan Komnas Pengendalian Tembaku lanjutnya, ada kekhawatiran mereka terhadap masyarakat mengonsumsi tembakau secara berlebihan. Kalau mengonsumsi berlebihan itu menurut Firman, itu tanggungjawab dari pelaku atau perokoknya itu sendiri. "Harusnya, yang mengendalikan orang itu sendiri," tegas dia.
Lagi pula, menurut politikus Partai Golkar ini, mengenai kekhawatiran mereka sebenarnya sudah terakomodasi.
"Jadi usulan mereka itu sebetulnya sudah terlambat. Mengenai pembatasan impor sebenarnya sudah kita atur, impor tembakau dibatasi,” pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan pertemuannya dengan Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PP GPA Minta KPK Tetapkan Tersangka Aktor Dugaan Korupsi CSR BI
- Realisasi Investasi Jateng 2024 Mencapai Rp 88,44 T, Serap 409.338 Naker
- Presiden Erdogan Puji Sikap Tegas RI Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
- Saleh PAN Yakin Prabowo tak Ingin Efisiensi Anggaran Mengorbankan Pegawai
- Tidak Lulus PPPK, Honorer Satpol PP Depresi hingga Meninggal Dunia
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025