DPR: Anggaran Pertahanan Turun, Poros Maritim Terancam

jpnn.com - JAKARTA – Alokasi anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan anggaran pertahanan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2016 yang disampaikan pemerintah, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 95,9 triliun atau turun sekitar Rp7 triliun dari tahun sebelumnya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki anggaran pertahanan terendah apabila diukur dari prosentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Penurunan anggaran pertahanan itu menjadi penghalang atau ancaman bagi terwujudnya visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Padahal, menurut Mahfudz, visi Jokowi tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim di dunia. Karena itu, perlu dukungan sumber daya yang besar, salah satunya adalah pendanaan yang memadai.

Politikus PKS ini mengingatkan bahwa penurunan anggaran pertahanan akan berdampak luas seperti dimensi maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

“Ancaman-ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika ataupun terorisme membutuhkan kapasitas pertahanan maritim yang mumpuni,” ujarnya.

Mahfudz juga menyoroti kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Indonesia, kata Mahfudz, belum memiliki kemampuan yang cukup dalam melakukan pengawasan wilayah laut, terutama di bagian timur.

“Itu karena tidak tersedianya radar deteksi maritim di matra TNI AL. Inilah yang diperhatikan pemerintah,” katanya.