DPR: Antisipasi Dampak Pembangunan Infrastruktur, Jangan Menambah Kemiskinan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki posisi dan peran strategis untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Kemensos harus mengantisipasi dampak dari pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya, baik dilakukan pemerintah maupun  swasta.

Menurut Itet, hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Sebab pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya justru berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Contohnya, kata Itet, pembangunan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali), dimana pembagunan tol sepanjang 116 kilometer dari Kabupaten Purwakarta sampai Kabupaten Cirebon itu telah menyimpan cerita tersendiri.

"Bisa kita saksikan di sepanjang jalan tol, ada sekitar 7 rumah makan dengan skala besar yang gulung tikar. Lalu, lahan pertanian dan perkebunan, yang dialihfungsikan menjadi jalan tol. Tentu bisa dilihat berapa banyak bekas karyawan dan petani yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya jadi pengangguran,” kata Itet di Jakarta, Kamis (14/7).
Anggota Komisi VIII DPR ini menilai pemerintah tidak memperhitungkan dampak pembangunan dari jalan tol tersebut yang justru menambah kemiskinan. Semestinya, kata dia, setiap pembangunan harus melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial (Kemensos).

“Disitulah peran Kemensos dibutuhkan, dalam rangka meminalisasi kemiskinan akibat dari pembangunan infrastruktur,” katanya.

Ia juga berharap kedepannya Kemensos ikut terlibat dalam perencanaan. Dengan begitu, bisa mengantisipasi dampaknya dengan mempunyai data jumlah dan jenis usaha mereka yang akan tergusur.

Dengan ikut terlibat dalam perencanaan, Kemensos akan merencanakan bantuan atau pendampingan yang paling efektif.

Misalnya para petani sawah yang tergusur. Mereka pastinya diberi penggantian harga tanah. Artinya bisa untuk modal.