DPR : Apa Susahnya sih BIN dan Kepolisian Telepon-telponan?
jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyangkan minimnya koordinasi antara BIN dan Polri. Menurutnya, jika koordinasi dilakukan, pencegahan aksi teror pasti akan lebih maksimal.
Dia pun menyindir perilaku instansi-instansi pemerintah yang terkesan alergi melakukan koordinasi. "Koordinasi ini kan barang mewah di Indonesia," tegas Mahfudz saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1).
Ia menjelaskan, koordinasi itu bisa dilakukan ketika BIN mencurigai seseorang atau kelompok yang diduga akan melakukan gerakan radikal. Nah, lanjut dia, ketika mendapat informasi itu, BIN bisa meminta Polri menangkap bahkan menahan pelaku.
Sebab, yang bisa melakukan penangkapan dan penahanan adalah polisi. "Apa susahnya BIN dan kepolisian telepon-teleponan (untuk koordinasi)," sindir Mahfudz lagi.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, BIN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mencari data dan mengolah informasi. Dalam sistem koordinasi keamanan negara BIN tak bisa berdiri sendiri.
Karenanya, lanjut dia, BIN harus mengkoordinasikan seluruh elemen keamanan negara seperti Polri, TNI bahkan Kejaksaan. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyangkan minimnya koordinasi antara BIN dan Polri. Menurutnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis