DPR Apresiasi Langkah Menteri Bahlil Tangani Masalah Rempang
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi langkah konkret dan gerak cepat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menangani masalah investasi di Pulau Rempang yang sempat ditolak oleh masyarakat setempat.
Menurut Darmadi, Menteri Bahlil telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang menteri dan kemampuan problem solving yang dimiliki Bahlil jarang dimiliki oleh menteri lainnya.
“Clear, bagus dan menggambarkan tugas seorang menteri yang mau turun ke bawah. Bagus sekali karena jarang ada manteri seperti ini, membumi, down to earth,” kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Bahlil dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang dikutip, Selasa (3/10).
Politikus PDIP ini mengatakan upaya Menteri Bahlil dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang ini patut diapresiasi dan penjelasan Menteri Bahlil kepada masyarakat Pulau Rempang bisa diterima sekaligus menjadi jawaban atas informasi hoaks di tengah-tengah masyarakat.
“Gerakannya sudah sat-set. Kami apresiasi. Semoga masyarakat dan pihak-pihak lain bisa lebih jelas, sehingga tidak terus-terusan menyerang pemerintah,” ucap Darmadi.
Menurut Darmadi, sikap keterbukaan Menteri Bahlil terkait persoalan di Pulau Rempang ini karena adanya kesalahan komunikasi di awal.
Untuk itu, komunikasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat bisa terus terjalin sehingga tidak terjadi lagi konflik di belakang.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini pun meminta penjelasan Menteri Bahlil terkait beberapa pertanyaan publik, seperti sikap investor atas peristiwa ini, pembicaraan lebih lanjut terkait masalah di lokasi investasi ini.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi langkah konkret dan gerak cepat Menteri Bahlil dalam menangani investasi di Pulau Rempang.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Mendiktisaintek Ogah Ikut Campur Urusan Bahlil dan UI
- Buntut Penangguhan Gelar Doktor Bahlil, Deolipa Minta 2 Dekan UI Mundur dari Jabatannya