DPR Apresiasi Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR

DPR Apresiasi Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. FOTO: Dok. JPNN.com

Sementara untuk dukungan konektivitas, Kementerian PUPR pada 2016 telah membangun jembatan 6.967 m, melakukan peningkatan kualitas jembatan sepanjang 4.301 m, meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 1.156 kilometer. Selain itu, membangun jalan baru 567 kilometer dan jalan tol sepanjang 65 kilometer (44 kilometer dari pihak swasta dan 21 kilometer dari pemerintah). Pembangunan jalan dan jembatan termasuk di daerah perbatasan di Pulau Kalimantan, Pulau Timor dan Pulau Papua.

Tidak itu saja Kementerian PUPR juga telah menggantikan jembatan gantung yang rusak dengan jembatan gantung yang layak dan aman sebagai sarana penyeberangan masyarakat. Beberapa jembatan gantung yang telah dibangun yakni Jembatan Kali Cimamingkis, Jembatan Kali Senowo di Magelang, Jembatan Kaligaleh di Temanggung, dan jembatan gantung di Banten.

“Hal ini perlu dilaporkan, karena kita tidak hanya membangun yang besar saja, akan tetapi yang kecil seperti ini perlu diperhatikan,” katanya seperti rilis diterima Rabu (1/2).

Di bidang perumahan, program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 telah berhasil menambah pasokan rumah sebanyak 805.169 unit rumah.

Untuk mendukung pengembangan kawasan pemukiman, Pemerintah membangun infrastruktur di permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), penyediaan air minum 3.780 liter/detik melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di sejumlah daerah, salah satunya adalah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan.

Selain itu juga, Kementerian PUPR pada 2016 telah memulai tugas khusus pembangunan infrastruktur pendukung ASIAN Games ke-18 yang akan berlangsung pada tahun 2018. Infrastruktur yang dibangun yakni renovasi venues olahraga, pembangunan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta dan Jakabaring, Palembang.

Tugas khusus lainnya adalah pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang semuanya dapat rampung pada akhir Desember 2016.

“Sebagai Negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasannya dengan baik dan disamping itu kita tentunya juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan dengan membangun pasar,” paparnya.(*/jpnn)


Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Gedung DPR RI Jakarta,


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News