DPR: Arah Penyelesaian Masalah Honorer K2 Memang Tidak Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan pihaknya sudah dari dulu meminta pemerintah menyelesaikan persoalan honorer K2 secara serius dan terukur.

Namun, kata Yandri yang sebelumnya duduk di Komisi II DPR itu, penyelesaian masalah ini sama sekali tidak jelas sehingga wajar saja para honorer menuntut kejelasan nasib mereka.

“Kalau sekarang tidak jelas bagaimana arah penyelesaiannya. Jadi, wajar kalau para tenaga honorer menuntut kejelasan nasib mereka,” kata Yandri menjawab JPNN.com, Selasa (23/10), terkait rencana aksi demonstrasi honorer K2 di Istana Negara, Jakarta, 30 Oktober 2018 mendatang.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR itu menuturkan, jangankan honorer K2, persoalan honorer K1 saja sampai saat ini masih ada yang belum tuntas.

“Jangankan K2, yang K1 saja masih ada yang belum beres terutama di Banten. Padahal, mereka sudah sejak lama dinyatakan lulus CPNS (calon pegawai negeri sipil),” ungkap Yandri.

Menurut Yandri, pemerintah sebenarnya bisa menempuh banyak cara untuk menyelesaikan persoalan honorer ini. Misalnya dengan merevisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan, semua cara bisa ditempuh asal pemerintah benar-benar serius menyelesaikan persoalan honorer tersebut.

“Ya bisa semua ditempuh. Melalui revisi ASN juga bisa dan sudah kami usulkan di Baleg (Badan Legislasi) tapi pemerintah tidak setuju. Mengangkat langsung juga bisa dengan validasi data honorer yang sudah ada, atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) juga bisa asal pemerintah benar-benar serius dan mau menyelesaikan persoalan ini,” ujar Yandri.

Sebelumnya diberitakan, para honorer K2 akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 30 Oktober mendatang. Rencananya, aksi melibatkan 50 ribu orang yang akan dipusatkan di Istana Negara.