DPR: Asrama Haji Banda Aceh Belum Memiliki Poliklinik Kesehatan
jpnn.com, BANDA ACEH - Asrama Haji Banda Aceh belum memiliki Poliklinik Kesehatan yang berfungsi menangani segala masalah gangguan kesehatan para jemaah calon haji setempat.
Hal ini terungkap dalam Kunjungan Spesifik Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI ke Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Senin (21/8/2017) lalu. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi didampingi Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan para pemangku kepentingan di Banda Aceh.
Politikus Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan secara umum fasilitas kesehatan Asrama Haji Embarkasi Aceh sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa yang menjadi catatan Panja Kesehatan Haji Komisi IX dan akan kita bahas nantinya di tingkat pusat bersama dengan Pemerintah.
“Semua pelayanan kesehatan berjalan baik, cuma harapan kita untuk penambahan tenaga medis, itu belum terlaksana tahun ini,” kata Dede.
Menurutnya, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kuota jemaah haji dengan tenaga medis. Jika ingin ditambah, maka akan mengambil kuota jamaah.
“Nanti kita akan diskusikan di DPR, bahwa tenaga medis jangan mengambil kuota jama'ah, tapi diambil dari relawan. Artinya, relawan yang berangkat itu tidak naik haji,” jelas Dede.?
Sementara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh, Nuryanto mengatakan pelayanan kesehatan haji di Aceh ini memiliki 15 dokter, 7 perawat, 6 tenaga pengendali risiko lingkungan, 10 tenaga administrasi dan sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan. Asrama haji setempat yang dijadikan Embarkasi Aceh cuma dilengkapi tempat pemeriksaan kesehatan, ambulance dan kendaraan operasional.
“Kita butuhkan ruang kesehatan yang permanen untuk embarkasi dan debarkasi, lalu ruang tunggu jamaah sebelum pemeriksaan akhir dan penambahan toilet di tempat pemeriksaan akhir," ujarnya.
Asrama Haji Banda Aceh belum memiliki Poliklinik Kesehatan yang berfungsi menangani segala masalah gangguan kesehatan para jemaah calon haji setempat.
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum