DPR Bahas RUU 21 DOB April Nanti

jpnn.com - JAKARTA--Rancangan Undang-Undang (RUU) 21 daerah otonom baru (DOB) bakal dibahas Komisi II DPR RI pada masa sidang ketiga mendatang. Meski pembahasannya menunggu usulan pemerintah, Komisi II berencana mewacanakan kembali.

"RUU 21 DOB memang tidak masuk Prolegnas 2015. Namun, kami munculkan kembali pada masa sidang ketiga mendatang, sekitar April 2015," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada media ini, Senin (2/2).

Dia menambahkan, sebanyak 21 DOB yang sudah mendapatkan Ampres tersebut sebenarnya tinggal dibahas lanjut untuk ditetapkan. Dari 21 DOB, tiga di antaranya ada di Gorontalo. Yakni, Kabupaten Boliyohuto, Panipi dan Gorontalo Barat. Namun karena pergantian pemerintahan, status 21 DOB itu menjadi abu-abu. Padahal masyarakat sudah menanti-nanti penetapan 21 DOB itu.

"Untuk pembahasan RUU 21 DOB ini harus melihat juga kemampuan keuangan pemerintah. Namun kami tetap akan memunculkan masalah ini agar bisa diprioritaskan pemerintah. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depanlah," tambah Bambang.

Politisi Gerindra ini menambahkan, di masa sidang kedua, Komisi II tengah memfokuskan pada penyelesaian masalah honorer kategori dua dan revisi UU Pilkada.

Dihubungi terpisah, Jubir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dody Riatmadji mengatakan, status 21 DOB ini tetap menunggu pembahasannya dengan DPR RI. "Setahu saya bila belum menjadi UU, menyesuaikan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda," ujarnya.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menghentikan DOB. Ini agar pemerintah daerah tidak kesulitan dalam menggaji aparaturnya.

"Kalau DOB tidak hentikan, akan sulit bagi aparatur mendapatkan kesejahteraan layak. Apalagi hasil evaluasi Kemendagri, banyak DOB yang tidak layak alias sulit berkembang karena potensi SDA maupun SDM-nya terbatas," bebernya. (esy/jpnn)