DPR Bakal Cecar Mendagri soal e-KTP

Sementara terkait masalah tender, Akbar menegaskan bahwa dirinya hanya ingin agar proses proyek e-KTP tidak menyalahi aturan dan bisa dikelola dengan benar. "Saya  tidak peduli siapapun yang menang dalam tender itu, asal dikelola dengan benar," ujarnya.

Kendati demikian Akbar menilai belum ada korupsi dalam proyek tersebut. Makanya, Komisi II DPR RI belum akan mempersoalkan ada tidaknya korupsi pada proyek itu.

"Kalau ada masalah itu, biar diselesaikan oleh penegak hukum. Tapi, sejauh ini belum sampai ada korupsi. Saya tidak mengatakan ada korupsi di situ. Namun,  yang saya katakan ada masalah yang mesti dibicarakan," jelasnya.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap membeberkan, pihaknya memang akan memanggil Mendagri. Namun diakuinya, saat ini Komisi II masih sibuk dengan dua agenda penting, yakni penyelesaian kasus mafia pemilu dan pembahasan revisi Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yang harus diselesaikan pada sidang ini. (boy/jpnn)