DPR Bakal Tolak Otomatisasi Wakada dari Birokrat

Artinya, pemerintah menginginkan para birokrat diberi jabatan wakil kepala daerah tanpa harus melalui jalur Pemilukada. "Kalau kepala daerah berhalangan tetap, maka secara otomatis birokrat langsung jadi kepala daerah tanpa legitimasi rakyat dan DPRD setempat," ujar Priyo Budi Santoso.

Dikatakannya, sikap konservatif dalam merespon RUU Desa dan radikal dalam menyikapi RUU Pemilukada yang diperlihatkan oleh pemerintah tersebut sangat sulit diterima oleh DPR.

"Fraksi Partai Golkar bersama Fraksi Partai Demokrat (kalau saya tidak salah) menolak keinginan pemerintah agar birokrat mendapatkan jabatan wakil kepala daerah secara otomatis tersebut," ungkap Priyo Budi Santoso. (fas/jpnn)