DPR Bantah Intervensi Penegak Hukum

Tapi, tegasnya, karena tidak jelas dan hanya mendapatkan berita dari media, bahwa pimpinan Banggar diundang terkait kasus suap Kemenakertrans bukan saksi ahli tapi saksi fakta, membuat DPR berpendapat tidak menyertakan dalam rakon ini.

"Ini untuk meluruskan berita jangan sampai pimpinan melakukan rapat konsultasi melakukan pembelaan," katanya.

Ketua KPK Busyro Muqaddas, mengatakan pihaknya memenuhi undangan Pimpinan DPR ini untuk memenuhi kewajiban serta  pemenuhan tata krama. "Tentu saja kami ingin memberikan penjelasan masalah apa yang akan dipertanyakan kepada kami. Insyaallah kami jawab," kata Busyro dalam rapat itu. Ia berharap rapat ini dapat menyelesaikan masalah.

Jaksa Agung Basrief Arief berharap agar rakon ini mendapat suatu hasil maksimal dan optimal dalam rangka penegakan hukum.