DPR Belum Prioritaskan Jembatan Pulau Samosir
jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah berencana membangun jembatan yang mengakses ke Pulau Samosir, yang letaknya di tengah Danau Toba. Targetnya, pembangunan konstruksi jembatan mulai tahun depan, termasuk perbaikan pelabuhan penyeberangan.
Hanya saja, DPR tidak akan langsung memberikan persetujuan untuk pengalokasian anggarannya. Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, pembangunan jembatan dimaksud belum termasuk dalam skala prioritas.
Sikap DPR, lanjut Anton, masih menunggu kinerja Badan Otorita Danau Toba. “Kita lihat dulu nanti bagaimana kinerja Badan Otorita Danau Toba,” ujar Anton kepada JPNN kemarin (2/5).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, jika kinerja Badan Otorita bagus, yang ditandai dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Toba, barulah DPR akan memberikan dukungan penuh.
“Kalau sudah banyak turis asing yang datang, barulah memikirkan jembatan ke Pulau Samosir. Untuk saat ini, dana harus diprioritaskan untuk sarana dan prasarana yang mendasar dulu,” ujar Anton.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin pernah menyampaikan, jembatan dan kanal yang mengakses ke Pulau Samosir masuk skala prioritas.
“Design enginering harus rampung dan konstruksi mulai tahun depan termasuk perbaikan pelabuhan penyeberangan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dikatakan, keberadaan jembatan, kanal, dan pelabuhan penyebrangan sangat dibutuhkan agar setiap saat masyarakat dapat ke Pulau Samosir. Hal ini, lanjutnya, bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat karena tersambungnya aksesibilitas langsung antara kedua pulau, yakni Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir.
- Sekda Batanghari Tersangka Penipuan, Begini Kasusnya
- Pemkot Pontianak Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas
- Jumlah Kendaraan di Kota Bandung saat Libur Natal Menurun
- Pastikan Keamanan Natal, Irjen Iqbal Kunjungi Sejumlah di Gereja di Pekanbaru
- Pj Gubernur Sumsel Jamin keselamatan Umat Katolik Saat Misa Natal 2024
- Eks Pejabat di Balik SPPD Fiktif DPRD Riau Bakal Dicekal ke Luar Negeri