DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN

Trubus juga mengatakan pemanggilan menteri ATR/BPN ini wajib guna menjawab dugaan miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, atau adanya unsur kesengajaan dalam menciptakan konflik lahan.

Dia mencontohkan kasus 263 sertifikat tanah pagar laut Tangerang, yang diduga melibatkan permainan di kantor pertanahan setempat tanpa sepengetahuan menteri di pusat.

“Kalau pemerintah pusat nggak tahu, ini mengindikasikan main sendiri-sendiri, atau bisa jadi sengaja diciptakan biar ada setoran,” ungkap Trubus.

“Maka dari itu, perlu (pemanggilan Menteri ATR/BPN) untuk menjelaskan mengenai duduk perkara,” ujarnya.(fri/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: