DPR: Bersihkan Hakim Agung Korup

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan kalau eksekutif dan legislatif korupsi, negara hanya akan terhuyung-huyung. Tapi kalau yudikatif yang korup, ujar Arsul, sebuah negara harus dilikuidasi.

“Kalau eksekutif dan legislatif korup, negara akan terhuyung-huyung. Tapi kalau yudikatif korup maka negara bersangkutan harus dilikuidasi," kata Arsul, dalam Dialektika "Lembaga Peradilan Di Pusaran Korupsi” di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/5).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkap sebuah hasil survei di Negara Ukraina tentang prilaku korupsi terhadap 10.270 hakimnya. Hasilnya, sekitar 70 persen dari 10.270 hakimnya korup. Apa yang dilakukan pemerintah? Sekitar 5 ribu hakim yang terindikasi bermasalah di tes dan rekrutmen ulang.

“Hasilnya mampu mewujudkan peradilan yang bersih dan kuat untuk menyelamatkan Ukraina dari korupsi peradilan. Indonesia, saya kira perlu melakukan hal yang sama," sarannya.

Selain itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah X menyatakan fenomena mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) ibarat kentut. "Korupsi di MA itu ibarat kentut, tak terlihat, tapi baunya ke mana-mana," ungkap dia.

Karena itu, Arsul menantang MA untuk melakukan tindakan tegas terhadap para hakim yang terindikasi bermasalah secara hukum dengan cara mencopotnya.

“Mahkamah Kehormatan DPR sering pecat anggota DPR yang bermasalah hukum dan melanggar etika. Tapi yang namanya MA tak pernah pecat Hakim Agung yang terindikasi kuat bermasalah baik secara hukum maupun etika," tegasnya.

Bahkan, Arsul menegaskan, ada seorang Hakim Agung di MA yang terbukti makan bareng dengan pihak berperkara tidak dicopot.