DPR Bisa Setujui Konfrontasi di Ambalat

Dia mengungkapkan, bantuan yang diharapkan adalah kerjasama berupa peningkatan kualitas kapal-kapal perang yang menjadi pertahanan laut Indonesia. Namun, dalam hal ini DPR hanya membuka pintu kerja sama saja dengan Belanda karena pemerintah yang akan menentukan tindak lanjut keinginan kerja sama tersebut.

“DPR hanya membuka pintu agar dalam krisis Ambalat ini, Belanda bisa mempertimbangkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas atau mutu kapal perang Indonesia,” terang Muhaimin.

Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid merasa kecewa dengan pemerintah yang hanya berwacana dalam menyikapi sengketa Ambalat. Menurutnya, jika memang serius mengurusi negeri ini, maka sudah semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera menjadwalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Haji Tun Abdul Razak guna membahas penyelesaian sengketa Ambalat.

“Ini permasalahan serius. Malaysia itu selalu mancing di air keruh. Apalagi ini di masa-masa Pilpres. Mereka harus tahu Ambalat itu wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi, presiden dan wapres tidak hanya cukup bersikap tegas, tapi perlu ada langkah konkret,” ujarnya.