DPR Bisa Tolak Budi Gunawan Jadi Kapolri

Menurut dia, saat ini masyarakat menginginkan korps baju cokelat itu berubah semakin kuat, sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didik mengaku, untuk mereformasi Polri, dibutuhkan Kapolri yang benar-benar bersih.

Selain itu, Budi dikabarkan menjadi pendukung setia Jokowi saat maju sebagai capres. Bahkan, dia ditengarai turut membuat visi dan misi Jokowi. Didik mengaku tidak sepantasnya seorang pejabat Polri yang masih aktif ikut berpolitik praktis. ”Ini melanggar netralitas Polri,” terangnya.

Didik mengatakan, secepatnya Komisi III DPR memanggil Budi untuk mengikuti fit and proper test. Didik berjanji dalam uji kelayakan menanyakan kepada Budi terkait dengan rekening gendut dan ketidaknetralannya karena membantu Jokowi memenangkan pemilu.

Posisi DPR sangat menentukan lolos tidaknya Budi menjadi Kapolri. Jika jawaban Budi bisa diterima dan dibuktikan, dia akan lolos menjadi Kapolri. Namun, jika dia tidak mampu menjawab pertanyaan atau tidak bisa menghadirkan bukti tentang kepemilikan rekening puluhan miliar rupiah tersebut, DPR bisa menolak penunjukan Budi sebagai Kapolri. ”Kalau ditolak DPR, otomatis Jokowi harus cari penggantinya,” jelasnya.

Kekecewaan Didik bukan hanya terhadap sosok Budi. Namun, juga soal mekanisme pemilihan Budi yang cenderung tertutup dan tidak transparan. Salah satu indikator pemilihan Budi tidak transparan adalah tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon Kapolri.

Didik mengaku tidak tahu alasan pemerintah menggunakan standar yang berbeda dalam memilih Kapolri dan menteri. Padahal, Kapolri juga bekerja untuk presiden. ”Mari kita tanyakan saja kepada Presiden. Mengapa Presiden tidak pakai KPK dan PPATK?” terangnya.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menyadari bahwa sosok Budi banyak menuai kontroversi, PDIP menyatakan segera melakukan komunikasi politik demi mendapat dukungan para fraksi atas pencalonan Budi.

Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menyatakan dukungan penuh atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan Budi yang saat ini menjabat Kalemdikpol itu. Hasto menaruh kepercayaan bahwa Jokowi mengambil keputusan melalui pertimbangan yang matang.