DPR Buka Masa Sidang, Legislator PKS Langsung Menyoroti Skandal Pemasangan Pagar Laut

jpnn.com, JAKARTA - Perkara pemasangan pagar laut sepanjang sekitar 30 kilometer menjadi sorotan ketika DPR melaksanakan Rapat Paripurna (Rapur) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1) untuk membuka Masa Persidangan II pada 2024-2025.
Urusan pagar laut itu muncul saat anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Riyono memperoleh kesempatan menginterupsi Rapur.
"Kami ingin menyampaikan keprihatinan terkait dengan kasus pemagaran laut sepanjang kurang lebih 30 kilometer di wilayah Tangerang, Banten," kata dia dalam interupsinya, Selasa.
Riyono mengatakan kasus pemagaran menjadi gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut di Indonesia.
Dia pun berharap pemanfaatan ruang laut di Indonesia secara konstitusional, bisa mengacu Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Menurut Riyono, pasal itu menegaskan bahwa sumber daya alam milik negara dikuasai untuk kesejahteraan rakyat.
"Pemanfaatan ruang laut harus mengutamakan kepentingan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut," kata legislator Dapil VII Jatim itu.
Riyono juga berharap pemanfaatan ruang laut mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-8/2010.
Anggota DPR Fraksi PKS Riyono membahas kasus pagar laut saat menginterupsi Rapur di Kompleks Parlemen, Senayan.
- Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang, PKS Menerjunkan Ratusan Pasukan Khusus
- DPR dan Masyarakat Sipil Desak Proses Hukum Perusahaan Logistik Pembuat Macet di Pelabuhan Tanjung Priok
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyidikan Tersangka Anggota DPR Anwar Sadat