DPR Curigai Ada 'Permainan' Penentuan Sengketa Batas

Anggota Komisi II lainnya, Taufiq Hidayat juga menyatakan, Mendagri harus sering-sering mengawasi kinerja tim itu. Pasalnya, tim yang bekerja menyelesaikan konflik tapal batas itu rentan disusupi kepentingan pragmatis. “Harus disadari betul oleh tim bahwa integritas tim sangat menentukan dan Mendagri juga harus sering-sering mengawasi aparat yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tapal batas itu,” ujar Taufiq, yang juga Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar di Badan Legislasi DPR.

Menurut dia, jika konflik itu meluas hingga pada aksi kekerasan antarmasyarakat, maka biaya yang ditanggung daerah akan sangat besar. “Karenanya tim penyelesaian sengketa tapal batas itu harus orang-orang yang berintegritas yang tinggi. Jangan sampai tim yang dibentuk mengkomersilkan konflik tapal batas itu demi kepentingan pribadi,” tegas Taufiq.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD Paulus Yohanes Sumino memaparkan, potensi meluasnya konflik antarmasyarakat yang bersengketa dalam tapal batas daerah sangat mungkin terjadi. Karenanya, penyelesain sengketa tapal batas itu tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus antara dua belah pihak yang saling bersengketa.

“Tidak bisa hanya sewenang-wenang pusat diputuskan sepihak. Dua daerah yang sengketa itu harus saling menyepakati, sehingga potensi konflik yang akan meluas hingga aksi kekerasan bisa dihindarkan,” katanya. (fas/jpnn)