DPR Curigai Pemerintah Lebih Bela Asing

Lebih jauh tegaskan, proses divestasi itu seperti mandatory, dan ini kita upayakan dengan serius. oleh karena itu setelah kita dapatkan harusnya untuk kepentingan bangsa, negara dan kesejaheraan rakyat. Bukan untuk kepentingan pihak-pihak lain, misalnya kepentingan asing.

Keputusan arbitrase memerintahkan NNT harus menyerahkan 31 persen ke Indonesia dalam rentang 10 tahun, itu artinya antara pemerintah pusat dan daerah sama. Mestinya pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah seluruhnya, bukan mengambil yang 7 persen.

“Kalau mau ambil sisa 7 persen, kenapa tidak ambil semua dan kenapa pemerintah pusat tidak mengajak pemerintah daerah untuk berunding? Padahal sebelumnya pernah berjanji untuk menyerahkan seluruhnya pada daerah. Jadi, ada apa ini?” tanya dia.

Lebih lanjut, politisi PDI-P itu menyarankan Presiden Yudoyono harus turun tangan dan menjelaskan apa yang dilakukan Menteri Keuangan, karena dampaknya kita akan kalah dan mayoritas saham nantinya akan dimiliki NNT. “Jadi, usaha untuk menguasai saham mayoitas dan manajemen NNT akan gagal.”