DPR dan Pemerintah Masih Beda Pendapat Soal Pos Anggaran Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengirimkan draft materi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota ke Presiden Joko Widodo, minggu depan. 

"Minggu depan baru dikirim ke presiden, tadi belum putus, belum final, jadi besok (Jumat,red) difinalkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Sesditjen Otda) Kemdagri Anselmus Tan, Kamis (18/2).

Menurut Ansel, finalisasi penting untuk merumuskan masukan-masukan dari kementerian/lembaga lain. Baik itu dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Sekretariat Kabinet (Sekab), Sekretariat Negara (Setneg) dan juga Kementerian Keuangan. 

Saat ditanya bagaimana dengan anggaran pilkada dalam draft tersebut, Ansel menyatakan masih tentatif. Karena di wakil rakyat di DPR sebelumnya cenderung menginginkan agar tetap ditanggung APBD. 

"Jadi di DPR itu cenderung ke APBD mungkin, tapi kami tetap bertahan di APBN. Tapi untuk usulan Kemendagri itu nanti tetap pak menteri yang putuskan," ujarnya. 

Kalau finalisasi dapat dirampungkan pada Jumat, maka pada Senin (22/2) kata Ansel, para menteri terkait sudah dapat menandatangani draft lengkap. Untuk kemudian dikirim ke Presiden. "Nah kemudian setelah rapat terbatas, baru dikirim amanat presiden ke DPR," ujar Ansel.(gir/jpnn)