DPR dan Pemerintah Sepakat Kada dan Wakada Masih Sepaket
Selasa, 09 April 2013 – 13:07 WIB
Lebih lanjut politisi PAN itu juga menjelaskan sejumlah masalah krusial yang belum disepakati Panja RUU Pemilukada antara lain tentang politik dinasti dan mekanisme pemilihan.
Baca Juga:
"Sebagian ada yang setuju agar politik dinasti diatur dalam RUU Pemilukada tapi sebagian menginginkan diserahkan ke mekanisme masing-masing partai politik (Parpol)," ujarnya.
Masalah penting lainnya yang juga belum disepakati adalah soal mekanisme pemilihan. "Apakah nantinya melalui pemilihan langsung atau melalui DPRD, sampai rapat terakhir di Kopo, masih terjadi tarik-ulur," tegasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DPR Hakam Naja mengatakan keinginan pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan