DPR Desak Adanya Intervensi APBN dalam Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan Komisi V DPR RI guna mempercepat pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan adalah dengan memberikan hasil kunjungan kerja reses ini pada forum rapat kerja nantinya bersama mitra kerja.

Andi mengakui, dengan alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 20 Triliun untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, memang tidak bisa mengandalkan APBN di masa-masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Namun, kata dia, bukan berarti tidak ada jalan lain.

"Ada beberapa pola-pola lain seperti misalkan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sementara ini jadi program kami, namun kami harapkan bagaimana APBN bisa memancing minat swasta," tuturnya.

Andi melanjutkan, jika Pemerintah tidak bisa memunculkan APBN lebih awal guna memancing para investor agar segera berinvestasi.

Setidaknya ada intervensi APBN meskipun tidak secara keseluruhan, minimal akses jalan masuk ke pelabuhan dapat dibenahi lebih dulu.

Sehingga, ungkapnya memungkinkan nantinya akan ada investor yang berinvestasi di sana.

"Peraturan presiden seharusnya memberikan perhatian khusus dengan kondisi ini, dan salah satu hal kami melakukan kunjungan kerja ke sini adalah bagaimana agar mendorong program ini bisa terlaksana secepat mungkin," ungkap dia.