DPR Desak BPK Audit Utang Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa seluruh dana pinjaman asing yang masuk rekening Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendaharawan negara.

"Utang pemerintah saat ini sudah sangat mengkuatirkan. Sementara proses untuk menambah utang masih berjalan terus. Terhadap transaksi utang-piutang antarnegara tentu ada brokernya yang memperoleh komisi. Saya minta BPK audit semua pinjaman itu berikut komisi yang diterima oleh broker," kata Maruarar Sirait, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/9).

Utang negara menurut politisi PDI Perjuangan itu, hukumnya wajib dibayar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pentingnya BPK mengaudit utang-utang tersebut untuk mengetahui penggunaan dana.

"Kalau dana tersebut tidak digunakan ada unsur kerugian negara di situ yakni pemerintah sudah mengeluarkan fee untuk broker sementara dananya tidak dimanfaatkan. Ruginya dua kali. Duit utang tidak digunakan dan rakyat sudah bayar fee untuk broker," tegas dia.

Pernyataan yang sama juga datang dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir.  Menurut Fuad, BPK tidak usah menunggu permintaan DPR atau munculnya masalah dulu baru diaudit.

"Undang-Undang menjamin BPK bisa melakukan audit kapan pun terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan," ujar politisi Partai Hanura itu.

Dikatakannya, kalau BPK mau melakukan audit investigasi terhadap dana utang tersebut, pasti banyak pihak yang tersangkut.

"Saya yakin banyak pejabat di Kementerian Keuangan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab utang itu sebetulnya tidak diperlukan. Mereka itu sesungguhnya hanya mengejar komisi," ungkap Fuad Bawazir. (fas/jpnn)