DPR Desak BPK Serahkan Hasil Audit Investigatif Hambalang

Lebih jauh Zulfadhli menyatakan, Panja belum mendapatkan data resmi soal apa yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan bahwa ada dana Hambalang yang mengalir kemana-mana dalam jumlah besar.

"Ya kita belum mendapatkan itu secara resmi. Apalagi PPATK. PPATK, itu tidak harus masuk ke DPR. Itu bahan untuk KPK," tegasnya.

Dia menegaskan, laporan PPATK dan laporan investigasi dari BPK ini, sebenarnya sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan para tersangka untuk kasus Hambalang.

Dia menegaskan, Panja Hambalang tidak akan masuk ke wilayah hukum. Karenanya, DPR tidak akan meminta laporan dari PPATK. "Kita hanya melihat bagaimana penyimpangan yang terjadi dari proses perancanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan masalah ambruknya bangunan Hambalang ini," ungkapnya.