DPR Desak Izin Exxon Dicabut

JAKARTA-  Ketidakmampuan Exxonmobile berproduksi ternyata berdampak besar terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, tidak saja pustor APBN yang berubah, kondisi itu ternyata juga memancing amarah para wakil rakyat. Sebab, Exxon dinilai hanya bisa mengumbar janji tanpa bisa merealisasikan produksi minyak 20 ribu barel per hari.

Bahkan, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Pertamina melontarkan desakan agar pemerintah memberikan hukuman berupa pencabutan izin usaha kepada Exxon dan diserahkan ke PT Pertamina.

“Exxon itu cuma bisa janji saja. Awalnya bilang punya modal banyak dan akan bawa teknologi tapi nyatanya mana, sampai saat ini belum berproduksi,” ujar Effendi Simbolon bersama  Dito Ganundito, Kahar Muzakier, Sutan Bhatoegana, Bambang Wuryanto dan Nasril Bahar yang menyatakan pendapatnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Rabu (10/6).

Mereka berpendapat molornya produksi Exxon telah mengubah postur APBN, sehingga tidak layak lagi dipertahankan izinnya. Exxon juga disebut-sebut hanya orientasi laba untuk negaranya sendiri dan menggerus BUMN di Indonesia.