DPR Desak Izin Exxon Dicabut

DPR Desak Izin Exxon Dicabut
DPR Desak Izin Exxon Dicabut
“Saya heran perusahaan asing kok paling banyak menguasai industri minyak di Indonesia. Padahal kita punya Pertamina yang terbukti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit,” ujar Bambang.

Ditambahkan Dito, Exxon sudah mempermainkan pemerintah karena itu langkah terbaik adalah meminalti perusahaan Amerika tersebut. Sedangkan Kahar menyatakan, UU 22 Tahun 2001 sebaiknya direvisi, sehingga tidak ada lagi tender-tender dan semuanya diserahkan ke Pertamina.

Sementara Bambang lebih menyorot BP Migas yang dinilai tidak mampu menangani kontrak kerja sama (KKS) dengan perusahan minyak asing. “Dulu eks Kepala BP Migas Rahmat Sudibyo dilengserkan karena tidak mampu menyelesaikan masalah KKS ini. Tapi sekarang kok tidak berubah juga, kami akan menanyakan ini ke BP Migas,” ujarnya.

Enam anggota Komisi VII ini mengusulkan agar seluruh KKS dibatalkan dan dikembalikan pada Pertamina. (esy/JPNN)

JAKARTA-  Ketidakmampuan Exxonmobile berproduksi ternyata berdampak besar terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News