DPR Desak Kades Dapat Gaji Tetap

JAKARTA- Minimnya tingkat kesejahteraan kepala desa (kades) menjadi pemicu rendahnya pelayanan publik di masyarakat. Untuk itu salah satu cara meningkatkan kinerja para kades, Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah memberikan gaji bulanan.

“Ini bukan cuma cerita, tapi fakta. Semua kades hanya menerima gaji tiap enam bulan sekali. Itu sebabnya, kinerja mereka tidak optimal karena mereka mencari uang di tempat lain. Ambil contoh pendataan DPT, mereka ogah-ogahan mengambil data,” kata Mechias Mekeng, anggota Komisi XI DPR RI, Rabu (2/9).

Agar fungsi kades sebagai pelayan publik optimal, lanjutnya, pemerintah harus memberikan gaji atau honor tiap bulan. “Kalau ada jaminan perbulan, saya yakin para kades ini lebih fokus pada pelayanan publik karena untuk biaya anak istrinya sudah ada,” tandasnya.

Menanggapi ini, Paskah malah mengandaikan Kades seperti menteri dan sekretaris desa adalah pejabat eselon satu. Meski lebih tinggi posisinya, menteri tidak banyak tahu tentang teknisnya sehingga yang jadi pelaksana adalah pejabat eselon satu.