DPR Desak KPK Ungkap Korupsi Proyek Alutsista

Muzzammil menambahkan, selama ini bidang pertahanan di bawah pengelolaan Kemenhan dan TNI ini belum disentuh oleh KPK dengan alasan masih fokus pada kasus korupsi di bidang pertanian, pertambangan, dan perpajakan. Padahal, potensi kebocoran anggaran dalam pengadaan alutsista ini cukup besar karena biasanya melibatkan rekanan sebagai pihak ketiga yang dilegalkan dalam bentuk peraturan menteri, imbuhnya.

“Anggaran pengadaan Alutsista ini bisa membengkak karena adanya peran rekanan sebagai pihak ketiga, selain sebagai perantara pembelian Alutsista tapi juga mencarikan dana pinjaman dari bank luar negeri untuk membeli Alutsista tersebut,” ungkapnya.

Hal ini sangat mungkin terjadi, kata Muzzammil, karena Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara tidak memiliki cukup dana untuk membiaya pengadaan Alutsista secara langsung dalam jangka pendek.  “Untuk itu peran rekanan ini sangat penting dalam pengadaan Alutsista luar negeri yang berimplikasi meningkatnya biaya pembelian Alutsista pada kisaran 10 hingga 15 persen,” kata Muzzammil. (fas/jpnn)