DPR Desak KPU dan Bawaslu Usut Hitung Cepat Pilpres Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa para pihak yang mengeluarkan rilis hitung cepat pemilihan presiden (pilpres) di luar negeri.

"Muncul dan beredarnya hitung cepat pilpres di luar negeri banyak anehnya. Karena itu, kami mengimbau Bawaslu dan KPU mengusutnya dan pada pilpres nanti mengantisipasi tidak ada pihak-pihak yang menyebarkan sesuatu yang berbentuk provokatif," kata Agun Gunandjar Sudarsa, pada wartawan di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (7/7).

Menurut politisi Golkar itu, kinerja Bawaslu dan KPU selama berlangsungnya kampanye pilpres sudah maksimal. Tapi ujar Agun, prestasi KPU dan Bawaslu berpotensi dirusak oleh pihak-pihak luar yang sering kali protes dengan kinerja Bawaslu dan KPU.

"Itu mesti diteliti, diselidiki yang protes dipanggil saja. Ada apa sih sesungguhnya, di interview saja, tanya anda punya kepentingan apa. Tapi kalau memang ada kesalahan dari KPU, ya kita salahkan. Tapi masak KPU mau buat sengaja kesalahan," katanya.

Selain itu Agun menyatakan keberhasilan berlangsungnya pemilu 9 Juli bukan hanya tanggung jawab pemerintah, KPU dan Bawaslu, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.

"Jangan hanya mengandalkan KPU dan Bawaslu, ini tanggung jawab kita bersama," tambahnya.(fas/jpnn)