DPR Desak Menlu Paksa Malaysia Minta Maaf

Kesimpulan lainnya, Komisi I DPR berpendapat bahwa perundingan penetapan batas wilayah laut antara RI-Malaysia di sejumlah segmen merupakan prioritas nasional. Karenanya Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Rencananya, pemerintah RI dan Malaysia akan bertemu pada 6 September 2010 di Kinabalu, Malaysia. “Terkait dengan hal tersebut, Komisi I berpendapat bahwa perundingan RI-Malaysia tanggal 6 September 2010 di Kota Kinabalu harus digunakan untuk menyampaikan posisi RI tersebut,” papar Mahfudz.

Sementara menyangkut pembebasan tiga PNS KKP dari Johor Bahru, Komisi I DPR menghargai langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Luar Negeri. Namun soal pelepasan tujuh nelayan Malaysia yang sempat ditahan di Batam, Komisi I DPR memberikan catatan tersendiri.

“Komisi I menengarai bahwa waktu pembebasan tujuh nelayan Malaysia oleh pihak Indonesia dapat menimbulkan kesan kepada publik bahwa telah terjadi pertukaran,” tandas Mahhfudz.(ara/jpnn)