DPR Desak Moratorium Hutan untuk Lahan Sawit

Yani menuding, konflik di Mesuji Lampung dan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, terjadi karena ketidakbecusan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  dalam mendata lahan. Sepengetahuannya, BPN tidak memiliki data resmi tentang lahan PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), serta lahan plasma milik warga.

Akibatnya, ketika kasus bentrok antara warga dengan perusahaan mencuat akibat perebutan lahan, maka hingga kini tidak ada solusinya. “BPK tidak punya catatan lahan dan sertifikat. Kami tak perlu audiensi dengan mereka, tapi kami panggil untuk pertanggungjawaban di depan Panja,” tandasnya. (kyd/jpnn)