DPR Desak Moratorium Perjalanan Dinas ke Jakarta

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Agustina Basik-basik menantang pemerintah untuk membuat moratorium perjalanan dinas bagi pejabat daerah ke Jakarta atau kota lainnya. Menurutnya, perjalanan dinas dinilai hanya buang-buang uang daerah/negara. Selain itu, perjalanan dinas juga sering korupsi waktu. Misalnya, yang harusnya sehari dua hari, dibuat menjadi lebih lama agar bisa pelesiran.

"Pemerintah jangan hanya melakukan moratorium penerimaan CPNS. Perjalanan dinas juga harus dimoratorium, karena setiap perjalanan dinas banyak anggaran yang keluar. Kecuali kalau pejabat pusat ke daerah, tidak masalah karena bisa jadi contoh bagi pehabat daerah," kata Agustina di Gedung Senayan, Jumat (25/11).

Jika pemerintah berani membuat moratorium perjalanan dinas, Agustina meminta agar larangan pertama diberikan untuk pejabat di Papua. "Saya sedih sekali dengan tingkah pejabat di Papua. Begitu jadi bupati atau walikota, tiap pekan maunya ke Jakarta saja. Tinggal di Papua rasanya tidak betah dan ingin di Jakarta terus," cetusnya.

Harusnya, lanjut Agustina, pejabat daerah jangan studi banding ke luar daerah terutama Jakarta dan kota besar lainnya. Tapi lebih baik bila studi bandingnya ke daerah di wilayahnya.