DPR Desak Pemerintah Bantu Sekolah Swasta

Putusan MK tentang uji materi Pasal 55 Ayat 4 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang berbunyi lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, telah dikabulkan.

"Berdasarkan amar Putusan MK RI Nomor: 58/PUU-VIII/2010 tersebut, kata dapat dalam beleid tersebut diubah menjadi wajib," kata Fikri

Terlebih, Fikri menambahkan, sudah banyak keluhan pihak sekolah dan  kampus swasta yang ikut merasakan dampak pandemi Covid-19 secara luar biasa.

“Selain berkurangnya murid dan  mahasiswa yang mendaftar di tahun ajaran baru, juga berkurangnya kemampuan siswa atau  mahasiswa dalam membayar SPP dan uang kuliah,” kata Fikri.

Ia menilai persoalan itu mengancam keberadaan sekolah dan kampus swasta, karena ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, telah kehilangan kemampuan membiayai operasional harian, dan sekarang terancam tidak dapat peserta didik. 

“Saya khawatir gelombang pandemi akan diikuti dengan gelombang krisis pendidikan karena penutupan banyak sekolah dan kampus swasta,” ucap Fikri.

Masalah tersebut, lanjut Fikri sudah terjadi di banyak daerah, baik institusi pendidikan reguler di bawah kemendikbud, maupun kemenag. 

Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah agar menambah dan memperluas alokasi bantuan bagi swasta dalam berbagai skema.