DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemutahiran Data Penerima BLT Subsidi BBM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat.
“Kendalanya, data-data yang belum mutakhir. Ada yang meninggal tapi terdata,” kata Ace kepada wartawan, Senin (19/9).
Politikus Golkar ini menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan pemutakhiran data.
Hal itu dilakukan agar BLT yang disalurkan tepat sasaran.
"Saya minta pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi, sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu," jelasnya.
Ketua DPD Golkar itu meminta, penerima BLT BBM bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan dasar seperti sembako.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini juga aktif meninjau langsung penyaluran BLT BBM di sejumlah daerah. Pemerintah dalam program ini sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 12,4 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati