JPNN.com 
DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemutahiran Data Penerima BLT Subsidi BBM
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat.
“Kendalanya, data-data yang belum mutakhir. Ada yang meninggal tapi terdata,” kata Ace kepada wartawan, Senin (19/9).
Politikus Golkar ini menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan pemutakhiran data.
Hal itu dilakukan agar BLT yang disalurkan tepat sasaran.
"Saya minta pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi, sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu," jelasnya.
Ketua DPD Golkar itu meminta, penerima BLT BBM bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan dasar seperti sembako.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini juga aktif meninjau langsung penyaluran BLT BBM di sejumlah daerah. Pemerintah dalam program ini sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 12,4 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- Komisi IV DPR Akan Mengawal Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Agar Berdampak Bagi Petani
