DPR Desak Pemerintah Tidak Potong Insentif Tenaga Kesehatan

Melki berharap produksi dalam negeri seperti GeNose bisa dipakai luas di seluruh Indonesia.
Dalam rapat, anggota Komisi IX DPR juga menyoroti metode GeNose tersebut.
Namun, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa GeNose baru diproduksi sebanyak 1000 unit per minggu, dan selama Februari sudah 5000 unit.
Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, membahas hasil riset dan inovasi dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19, serta vaksin merah putih menghasilkan beberapa kesimpulan.
1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh hasil riset dan inovasi dalam penanganan Covid-19 dibawah koordinasi Konsorsium Riset dan Inovasi Kemenristek/BRIN.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes RI melakukan terobosan kebijakan agar hasil riset dan inovasi dapat segera digunakan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melalui e-katalog.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes RI mengakselerasi perluasan penggunaan GeNose C-19 dalam testing dan tracing Covid-19 dengan dukungan Kemenristek/BRIN dan UGM untuk peningkatan produksi massal.
4. Komisi IX DPR RI mendukung penuh pengembangan vaksin merah putih dan mendesak Kemenristek/BRIN bersama Kemenkes RI berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait percepatan proses pengembangan vaksin merah putih sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus.
Komisi IX DPR mendesak pemerintah tidak memotong insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- Entrostop Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Emergency Diare Kit Gratis di Lebaran 2025
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI