DPR Desak Pemprov DKI Uji Amdal PT SBI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atas keluhan yang disampaikan pihak sekolah Nizamia Andalusia, terhadap aktivitas proyek pembuatan beton ready mix milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).
Desakan itu disampaikan Sahroni menanggapi respons dari PT SBI yang menyebut pihaknya telah mengantongi izin dan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait pembangunan pabrik beton curah atau batching plant di Jl. Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur dengan Kodam Jaya sebagai pemilik lahan tersebut.
“Pemprov DKI harus melakukan uji amdal di lapangan untuk memastikan kebenaran dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar,” tandas Sahroni, Kamis (27/2).
Ia menambahkan bahwa dalam kasus ini yang menjadi persoalan bukan pada sosialisasi sebelum pembangunan melainkan dampak yang disebabkan oleh aktivitas yang saat ini sedang berjalan.
Sahroni menekankan bahwa dampak buruk yang dirasakan masyarakat sekitar, termasuk sekolah Nizamia Andalusia, bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele.
Sebagaimana disampaikan pihak sekolah, kata dia, aktivitas PT SBI berimplikasi pada turunnya kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, persoalan limbah padat dan limbah B3 yang berdampak pada kualitas masyarakat sekitar.
“Poin-poin keluhan ini harus direspons oleh Pemprov DKI selaku pihak yang memberi izin lewat uji amdal di lapangan,” ucap Sahroni.
Lebih jauh Sahroni menjelaskan bila nantinya uji amdal tersebut terbukti selaras dengan keluhan masyarakat maka Pemprov DKI Jakarta harus berani bersikap membatalkan izin beroperasi PT SBI atau solusi lain yang tidak merugikan masyarakat.
Pemprov DKI harus melakukan uji amdal di lapangan untuk memastikan kebenaran dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
- PT JIP & Disdik DKI Kerja Sama Pemanfaatan Gedung untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi
- SIG Bersama Pemprov DKI Merevitalisasi Trotoar di Kawasan Kuningan
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Jalan Berbayar di Jakarta Hanya di Zona Transportasi Umum Lengkap
- Usut Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI, KPK Periksa Petinggi PT Nusa Kirana Real Estate