DPR Desak Tarik Tabung Gas 3 Kg

“Karena tidak sesuai dengan SNI, pemerintah harus melakukan investigasi sebelum mengedarkan kembali tabung gas itu ke masyarakat,” cetus politisi PKB itu.Hal senada juga dijelaskan oleh anggota Komisi VI Romahurmuzy. Menurutnya, selain tabung gas, perlu juga ditarik seluruh komponen penunjangnya, seperti selang, regulator, dan rubber seal dari peredaran yang diedarkan oleh rekanan yang terindikasi di bawah standar. “Seluruh conversion kit yang meliputi tabung, selang, regulator, rubber seal, dan kompor harus segera ditarik untuk sementara waktu,” kata Romi.

Setelah ditarik, Romi juga mendesak agar Pertamina segera mengaudit sistem manajemen kualitas pabrikan rekanan seluruh conversion kit. “Lalu Pertamina juga mengumumkan pabrikan yang memproduksi atau mendistribusikan conversion kit di bawah standar dan menterminasi (menghentikan) kontraknya,” tegas anggota Fraksi PPP ini.

Selanjutnya Romi mengingatkan agar Pertamina bersama Deperin mengambil terobosan desain tabung gas dan perangkatnya  yang lebih menjamin keselamatan pengguna. “Misalnya dg sambungan langung-selang-kompor dengan sistem ulir dan diberi pengaman,” terangnya.

Romi juga mendesak Pertamina segera mengumumkan kepada publik hasil penyelidikan terhadap lebih dari 60 kasus ledakan di seluruh indonesia. “Setelah semuanya sudah jelas asal muasal kenapa sering terjadinya ledakan, dan ditemukan solusinya, maka pemerintah, Pertamina  dan instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi publik pemakaian LPG yang aman agar tidak lagi diistilahkan membawa bom ke dalam rumah,” tandasnya.

Sebelumnya Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan partainya akan mendesak pemerintah menarik semua tabung elpiji 3 kilogram. “PDIP tak masalah tabung 3 kilo kembali diedarkan jika pemerintah telah memperbaiki tabung dan melakukan sosialisasi konversi bahan bakar dengan baik,” tandasnya. (dil)