DPR Desak Tunda e-KTP

JAKARTA – Maraknya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan megaproyek e-KTP membuat geram kalangan DPR. Sejumlah anggota Komisi II yang membidangi urusan kependudukan mengancam untuk menghentikan sementara (moratorium) proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. ’’Fraksi PDIP di DPR mendesak agar Komisi II segera merekomendasikan agar proyek itu distop,’’ kata Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI Arif Wibowo, Rabu (28/9).

Namun, lanjut Arif, sebelum menyetop proyek itu, DPR akan memanggil pihak-pihak terlibat dalam proyek e-KTP. Yakni pelaksana di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengawas LKPP, BPKP, KPK, serta peserta dan pemenang tender. ’’Ini untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan dan terhamburnya keuangan negara,’’ paparnya.

Arif kemudian membeber sederet masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP sepanjang Agustus 2011 sampai medio September 2011. Pelaksanaan e-KTP di 197 daerah faktanya meleset jauh dari target yang seharusnya dimulai 1 Agustus 2011. ’’Mayoritas daerah belum menerima sejumlah perangkat yang diperlukan, jaringan tidak berfungsi online, ketersediaan listrik tak mencukupi, sebagian kecil kecamatan, serta kelurahan/desa baru menerima perangkat e-KTP September 2011 dengan kondisi tidak lengkap dan bermasalah,’’ ujarnya.

Ketidaksiapan pemerintah pusat dalam melaksanakan program e-KTP, dikatakan Arif, menjadi permasalahan nyata di hampir seluruh kabupaten/kota yang akan menerapkan e-KTP pada 2011. Pemerintah, awalnya, mengumumkan bahwa penerapan e-KTP dimulai pada 1 Agustus 2011. Lalu, diundur 18 Agustus 2011. Bahkan, pemerintah berani menjamin bahwa di 197 kabupaten/kota akan berlangsung online sistem e-KTP. ’’Akan tetapi, hampir seluruh daerah kabupaten/kota yang sedianya akan melaksanakan program e-KTP pada 2011 ini ternyata mengalami hambatan serupa,’’ ujar dia.