DPR Desak Tutup 61 SPBU Nakal

Syafrudin pun meminta agar pengawasan ketat juga tidak dilakukan kepada 61 SPBU yang berada di wilayah pertambangan dan perkebunan. Kata dia, pengawasan intensif juga perlu dilakukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. “Agar lebih efisien, Pertaminan sebaiknya bekerjasama dengan Pemda, aparat keamanan dan BP Migas untuk memantau distribusi BBM di daerah. Saya yakin saat ini masih banyak SPBU nakal yang luput dari pengawasan,” tukasnya.

Selain adanya pelanggaran operasional yang dilakukan oleh karyawan SPBU, Syafrudin mendesak adanya pengawasan ketat petugas SPBU agar memantau kendaraan yang sering hilir mudik membeli BBM. Pasalnya, banyak praktik yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera melakukan modus kendaraan langsiran.

“Contohnya, ada mobil yang membeli BBM subsidi di SPBU hingga tankinya penuh. Setelah itu, mobil keluar beberapa meter dari SPBU, kemudian BBM nya disedot dengan dirigen atau drum. Setelah itu mobilnya kembali lagi ke SPBU, beli BBM lagi, disedot lagi, itu dilakukan berulang-ulang. Nah, gimana gak habis BBM di SPBU,” tandas politisi PAN ini. (dil)