DPR Desak Usut Aktor Intelektual Saracen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan terbongkarnya jaringan Saracen, penebar konten provokatif dan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), bukan berarti membuat harus bersuka cita. Justru sebaliknya membuat publik harus semakin waspada. Sebab, kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis.
“Ini harus dianggap sebagai salah satu ancaman siber yang serius," ujar Kharis, Jumat (25/8).
Dia menjelaskan, merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165) setelah pornografi (774.409) dan radikalisme (199).
Sebagai gambaran, sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kominfo.
Adapun pada Google dan YouTube, terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun dari 2016 lalu hingga 2017.
Dia mengatakan, fenomena yang terjadi harus dipahami seperti gunung es. Artinya, angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. "Yang tak terlihat tentu lebih mengerikan lagi," kata Kharis.
Dia yakin masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh. "Apalagi menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019," katanya.
Menurur dia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan terbongkarnya jaringan Saracen, penebar konten provokatif dan berbau suku, agama, ras dan antargolongan
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?