DPR: Dewas KPK Harus Kredibel

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijak dalam memilih anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewas harus diisi oleh orang-orang yang kredibel untuk mematahkan argumen mengenai upaya pelemahan KPK.

“Kita tunggu saja siapa yang akan diumumkan oleh Jokowi. Semoga kejutan ini baik untuk menjawab kekhawatiran kita terhadap pelemahan KPK,” ujar Trimedya saat berbicara dalam diskusi publik dengan tema “Pemimpin Baru KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” yang diadakan oleh Forum Lintas Hukum Indonesia di Jakarta, Rabu (18/12).

Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jokowi mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai Dewas KPK. Nama-nama tersebut mulai dari mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hakim Albertina Ho, hingga nama mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar. Namun, kata Jokowi, nama-nama itu masih sebatas usulan.

“Kalau nama-nama itu yang jadi ya menurut saya itu baik agar bisa bersinergi dengan Ketua KPK baru nanti, Firli Bahuri. Kalau orang-orang yang kredibel duduk di Dewas kan ada harapan dari kita etos dan semangat kerja KPK tetap terjaga," tuturnya.

Trimedya melanjutkan, sejak KPK berdiri mulai dari jilid I hingga IV, kinerja KPK tidak mengecewakan. Dirinya pun meyakini bahwa dengan didukung UU KPK terbaru bersama 5 pimpinan dan 4 dewas kinerja KPK akan semakin kuat untuk memnerantas tindak pidana korupsi (tipikor).

“Kita serahkan kepada 5 pimpinan dan 4 dewas. 5 orang yang dipilih DPR memang benar niatnya sudah bulat yaitu untuk memberantas korupsi di Indonesia," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti dari Indonesia Coruption Watch (ICW) Tama S Langkung mengungkapkan berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK akan berdampak pada berubahnya mekanisme KPK dalam menangani kasus korupsi. Terutama soal kehadiran Dewas yang akan mengawasi kinerja KPK ke depan.

“Dewas akan membuat cara penanganan korupsi KPK berubah dari sebelumnya," tuturnya.