DPR Didesak Bentuk Pansus Obligasi Rekap

JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Indonesia (ARUP), DR Rizal Ramli mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim khusus membahas kemungkinkan menghentikan pengalokasian anggaran hingga Rp60 triliun tiap tahun untuk subsidi bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan. Menurut Rizal Ramli, langkah ini mendesak dilakukan agar struktur APBN benar-benar bermanfaat bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan.

“Sejak 2003 APBN kita mengalokasikan dana sekitar Rp60 triliun tiap tahun untuk subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan. Ini adalah subsidi untuk para bankir yang sudah sangat kaya raya. Celakanya, subsidi itu akan terus berlanjut hingga tahun 2033. Pada saat yang sama, pemerintah justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dalih untuk menyelamatkan APBN. Ini jelas ketidakadilan luar biasa yang harus segera dihentikan,” kata DR Rizal Ramli, di Jakarta, Rabu (26/6).

Menurut Rizal, pengalokasian anggaran untuk mensubsidi perbankan ini memang tidak banyak diketahui publik. Pasalnya, di APBN pos ini tidak muncul dengan nama yang eksplisit subsidi bunga obligasi rekap. "Pemerintah telah menyamarkan pos pembayaran obligasi rekap perbankan ini dengan nama pembayaran surat utang negara (SUN)," ungkap Rizal Ramli.

Karena itu, Rizal Ramli mendesak DPR membentuk tim khusus untuk membahas alokasi OR ini. Kalau perlu dibentuk Pansus guna menelusuri mengapa pemerintah setiap tahun tetap mengalokasikan dana puluhan triliun rupiah untuk mensubsidi orang-orang yang sudah sangat kaya raya.