DPR Didesak Panggil Hatta Radjasa
Pertanggungjawabkan Pos Mewah Pejabat Negara
Jumat, 05 Februari 2010 – 14:20 WIB
Dikatakan Tamrin, meskipun usulan pos-pos mewah itu telah mendapat persetujuan dari DPR, namun bukan hal yang mustahil kalau persetujuan itu ditinjau kembali. "Secara kelembagaan, DPR juga yang salah karena menyetujui. Tapi itu kan DPR yang lama. Yang sekarang kan anggotanya sebagian besar baru," katanya.
"Satu keputusan kan bisa di-review dan bisa di re-evaluasi. Bukan karena sudah disetujui DPR lama, (lantas) sudah harus begitu. Kalau dirasa salah dan menyakiti hati rakyat, harus ditinjau ulang," ujarnya pula. (awa/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik Tamrin A Tomagola menilai, orang yang paling bertanggungjawab dalam pengadaan pos-pos (anggaran) mewah yang diperuntukkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak