DPR Didesak Rumuskan Kriteria Calon Anggota KPU

Mestinya, kata Syamsuddin, DPR sebagai lembaga politik, fokus mendorong pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. "Karena berangkat dari data yang bermasalah itu, hasil pemilu di masa datang juga akan salah, dan partai politik serta rakyat adalah pihak yang paling dirugikan," imbuhnya.

Menyangkut fungsi Bawaslu, Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa lembaga itu sama sekali tak dapat berbuat banyak untuk perbaikan pemilu. "Bawaslu itu kan tidak bisa jadi eksekutor terhadap suatu pelanggaran pemilu. Faktanya, Bawaslu tidak lebih sebagai lembaga pencatat pelanggaran. Berangkat dari fakta tersebut, sebaiknya Bawaslu jadi semacam (lembaga) ad hock saja," ungkapnya lagi. (fas/jpnn)