DPR Didesak Tolak Usulan Revisi APBN

"Jumlah kompensasi saja lebih besar dari rencana penghematan. Ini mirip dengan tahun 2008, jelang pemilu, ada program populis. Apalagi ini Demokrat sedang berada di bawah, pasti ini sangat dimanfaatkan, terutama untuk partai koalisi," ungkap Yuna.

Menurutnya, pemerintah sejak APBNP 2012 dan 2013 sudah diberi diskresi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR. Namun, pemerintah tak memanfaatkan momentum itu.

Pemerintah, tuturnya,  terlihat tidak berani disalahkan atas kebijakannya dan melemparnya ke parlemen, serta membuka peluang tawar menawar antarparpol di DPR. "Kami akan menyerahkan perhitungan kami pada DPR, agar ini tidak jadi mainan politik semata," tegas Yuna. (flo/jpnn)