DPR Diminta Buat UU Berpihak ke Daerah
Kamis, 05 Juli 2012 – 09:33 WIB
JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap memihak kepentingan daerah dalam menyusun berbagai undang-undang (UU) yang terkait dengan daerah. "Kami khawatir, kalau keberpihakan DPR dalam membuat undang-undang sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan daerah secara komprehensif, saya yakin kemiskinan yang ada di daerah akan menyerang pusat-pusat pengelola kekayaan seperti Jakarta," ujarnya.
"Jangan seperti sekarang ini, semua kekayaan daerah atas nama negara ditarik ke pusat sementara daerah hanya kebagian masalah dan kemiskinan absolut," kata Hasan Basri, saat rapat pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemerintahan Desa, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/5).
Pada UU Kehutanan dan sumberdaya alam tambang misalnya. Menurut Hasan Basri semua kekayaan daerah itu ditarik ke Pusat. Akibatnya Nagari atau Desa di Jawa dan Marga di Sumatera Selatan kurus-kering.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap memihak kepentingan daerah dalam
BERITA TERKAIT
- Sekjen PDIP: Risma Simbol Antikorupsi yang Memakmurkan Rakyat Jatim
- Saleh Daulay: Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan, Banyak yang Mendoakan
- Debat Kedua, Performa Ridwan-Suswono Dinilai Tunjukkan Kelas Dunia
- Debat Perdana Pilwalkot Bandung Angkat Tema soal Tantangan Masa Depan
- Elektabilitas Rudy Mas'ud-Seno Aji Tidak Terkejar Pesaingnya Versi Survei WRC
- Maruarar Sirait Nilai Pemilih Anies & Ganjar juga Yakin kepada Kepemimpinan Prabowo